Di negeri ini, kesalahan adalah aib. Tak ada tempat bagi kekeliruan, apalagi di hadapan publik. Bukan hanya para pejabat, apalagi yang berstatus menteri, tapi juga orang-orang kebanyakan, harus tampil sempurna, tanpa cela, seperti patung di taman yang tak pernah bergerak. Inilah yang terjadi saat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk mengguncang sistem distribusi gas melon. Semua orang pun terkejut, sebagian bertanya-tanya apakah gas tersebut sudah berisi metanol, karena kebijakan ini membuat masyarakat mendadak “terperangah”.
Bahlil, dalam kebijakan terbaru soal gas LPG 3 kg, bermaksud memastikan subsidi tepat sasaran, tapi justru yang terjadi adalah kebingungan dan keluh kesah. Warga di desa dan kota saling tanya, “Gas melon mau dijual ke mana?” Begitulah, negeri ini memang unik. Ketika ada yang berani membuat kebijakan baru yang tak mulus, langsung dicap sebagai kegagalan. Sekilas, kita lupa bahwa kesalahan adalah bagian dari proses—atau mungkin kita memang sudah terbiasa hidup di dunia tanpa ruang untuk salah.
Lalu, benarkah para pejabat tidak boleh salah? Jika kita berani sedikit introspeksi, mestinya kita tahu jawabannya. Kesalahan adalah bagian dari pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kebijakan besar. Tidak ada kebijakan yang terlepas dari potensi salah. Tapi yang kita perlukan bukan hanya ruang untuk salah. Yang kita butuhkan adalah ruang untuk memperbaiki, termasuk tidak terburu-buru memberlakukan kebijakan, dan persiapan yang benar-benar matang.
Tentu, memberi ruang untuk salah tidak bisa sembarangan. Bukan berarti setiap kebijakan yang gegabah dan asal-asalan bisa dimaafkan begitu saja. Tapi, siapa yang tidak pernah salah? Apakah para pejabat kita, yang sudah disiapkan untuk duduk di kursi empuk, tak pernah sedikit pun merasakan ragu sebelum mengambil keputusan? Apakah mereka selalu tahu segalanya, seperti malaikat yang turun ke bumi membawa wahyu? Apa yang bisa diharapkan dari pejabat yang naik hanya karena pertimbangan politis, dan nyaris tanpa pertimbangan kompetensi?
Sebagai contoh, jika kebijakan gas melon ini benar-benar bertujuan baik, tak ada salahnya memberi ruang sedikit lebih banyak. Karena, kalau pun ada kesalahan, kita tak akan terjebak dalam kegagalan yang sia-sia. Kebijakan yang salah, jika diikuti dengan evaluasi, dapat diperbaiki. Tapi, kalau pejabat tak berani mengakui salah, malah menyalahkan orang lain, maka di situlah letak masalah sebenarnya. Bukankah kita lebih suka para pemimpin yang mengakui kekeliruan dan belajar darinya?
Di balik polemik ini, ada pelajaran yang bisa dipetik. Ruang boleh salah, jika dikelola dengan baik, bisa membuka pintu bagi perbaikan dan inovasi. Namun, tanpa akuntabilitas, transparansi, dan komunikasi yang jelas, kebijakan hanya menjadi alat untuk menciptakan kebingungan massal. Kebijakan nasional tanpa kajian mendalam dan persiapan yang matang, jelas sebuah kebodohan.
Pada akhirnya kita memang harus memilah. Tidak setiap kesalahan perlu dinyinyiri. Jika setiap kesalahan dianggap fatal, lalu apa yang akan terjadi dengan inovasi? Apa jadinya negeri ini jika setiap kebijakan yang terkesan baru dipandang sebagai ancaman?
Jadi, jangan takut untuk salah. Bahlil mungkin salah, tapi bukan berarti kebijakan tersebut tidak bisa diperbaiki. Dunia ini bukan tempat untuk orang-orang yang hanya takut gagal. Sementara itu, para pejabat, seharusnya tidak hanya sibuk mencari pembenaran atas kesalahan mereka, tetapi juga belajar dari kesalahan tersebut. Kita butuh para pemimpin yang berani belajar, bukan yang menganggap kesalahan sebagai kutukan yang harus disembunyikan. Karena, di akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang selalu benar, tetapi kebijakan yang berani diperbaiki dan lebih baik ke depannya.
Harus ada ruang boleh salah, tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Comments
Post a Comment