Knowledge-based Organization

Kuliah pekan ini, kami membahas kasus Enron. Sebuah kasus kejahatan korporasi, yang masuk dalam lima besar sepanjang sejarah umat manusia. Empat lainnya adalah pengakuan para petinggi perusahaan rokok bahwa tembakau mengandung zat adiktif bernama nikotin, tragedi Union Carbide di Bhopal, pengakuan atas kebohongan Exxon terkait dampak perusahaan terhadap perubahan iklim dan tragedi Deep Water Horizon di Teluk Mexico oleh British Petroleum.

Modus penyelewengannya sudah banyak dibahas. Yang menarik dalam topik tata kelola perusahaan, adalah penempatan Robert K. Jaedicke sebagai pimpinan komite audit sesaat setelah perusahaan berdiri. Asumsi awal, ini tentu karena perusahaan ingin menjadi sebuah organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge-based Organization). Maklum saja. Jaedicke memiliki rekam jejak dan reputasi tak terbantahkan sepanjang karir hingga menjadi Profesor Emeritus di bidang akuntansi di Stanford Business School. Sang Profesor, berulang kali hadir sebagai juri di pengadilan tindak pidana yang melibatkan petinggi perusahaan.


Bagaimana dengan reputasi yang mentereng itu, skandal keuangan yang ‘mengerikan’ di Enron lolos dari radarnya?


Ada beberapa dugaan yang terungkap dalam persidangan. Pertama, karena para pelaku sedemikian canggih menyembunyikan transaksi ilegalnya dengan menggunakan beberapa Special Purpose Entities. Kedua, bisa jadi karena Jaedicke sudah terlalu lanjut usia sehingga tidak cukup punya energi untuk menindak-lanjuti keberadaan transaksi yang mencurigakan. Ketiga, bisa jadi juga kapasitas ilmu yang dimiliki Jaedicke (saat membongkar berbagai kasus penting di era 1960-an), sudah tidak lagi memadai saat kasus Enron meledak (tahun 2000-an).


Dalam diskusi, kami lebih tertarik membahas soal kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan. Bisa dibayangkan, gaji Jaedicke di Stanford, hanya sekitar USD56.000. Bandingkan dengan gajinya di Enron, yang mencapai USD400.000, di luar tantiem tahunan yang besarnya jutaan USD, plus kepemilikan saham. Godaan gaji itu tentu sangat kuat, sehingga mungkin saja Jaedicke khawatir, kalau dia berisik, posisi di Enron bakal dicopot. 


Hal ini menjadi perhatian pemerintah federal AS. Aturan baru soal korporasi dikeluarkan, termasuk membatasi gaji para petinggi perguruan tinggi yang akan dikaryakan sebagai eksekutif perusahaan, yang besarannya tidak boleh melebihi nilai gaji di perguruan tinggi. Tentu saja tujuannya agar mereka lebih berani bicara. Nah ini menunjukkan bagusnya pemerintah AS. Bandingkan dengan Republik. Kejadian korupsi besar terjadi berulang, tapi regulasinya tetap istiqamah.


Jadi, komitmen untuk menjadi organisasi berbasis pengetahuan, tidak cukup. Hal itu harus diikuti dengan ‘kekuatan iman’ manusianya. 


Bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana dengan organisasi tempat anda beraktivitas? Au’ ah. Elap …

Comments