Kapitalisme Sudah Menang. Lalu Kenapa Dunia Masih Timpang?

Ada satu hal yang sering luput dari perayaan kemenangan Kapitalisme atas Komunisme: pemenang tak selalu berarti benar. Lester Thurow, mantan Dekan MIT Sloan School of Management, sudah mengingatkan ini sejak 1996 dalam The Future of Capitalism. Kapitalisme boleh saja tak punya lawan tanding lagi setelah Marxisme runtuh, tapi ia membawa cacat bawaan yang tak pernah benar-benar sembuh: kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan jurang antara kaya-miskin yang kian menganga.

Saya merasakan sendiri versi lokal dari cacat itu. Di masa Orde Baru, jargon ekonomi adalah panglima dijalankan tanpa ampun, dan korban sosial-lingkungannya nyata terlihat. Ironisnya, di celah rezim yang sama, bank syariah pertama justru lahir — sebuah benih yang kelak tumbuh jadi alternatif.

Joel Bakan, dalam The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, membuat analogi yang menohok: jika korporasi adalah manusia, ia layak didiagnosis psikopat. Ia membiarkan pekerja, kontraktor, dan pemasok — pihak-pihak yang justru mengantarnya jadi besar — menanggung upah yang tak sepadan dengan nilai yang mereka ciptakan. Ia menekan biaya lingkungan serendah mungkin, meski bumi yang menanggung akibatnya.

Data dari Oxfam berbicara jujur soal ini: di Amerika Serikat, 1% penduduk terkaya menguasai mayoritas kekayaan negara, sementara separuh penduduk termiskin kekayaannya setara dengan segelintir orang terkaya saja. Di banyak perusahaan, gaji CEO kini ratusan kali lipat gaji rata-rata pekerjanya. Ini bukan sekadar kesenjangan — ini kezaliman yang dilembagakan.

Al-Qur'an sudah mengingatkan jauh sebelum kapitalisme modern lahir:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (QS An-Nisa/4:29)

Paul Mason, dalam Post-Capitalism, disebut sejarawan David Runciman sebagai Marx zaman now. Bedanya, jika Marx asli gagal karena Komunisme runtuh lebih dulu, Mason meyakini penggantinya bukan ideologi tandingan, melainkan keberlanjutan itu sendiri — sesuatu yang mungkin lebih tepat disebut Sustainabilisme. Paul Collier, di buku dengan judul serupa, The Future of Capitalism, menambahkan satu pertanyaan mendasar: untuk apa sebenarnya perusahaan didirikan? Bagi Collier, jawabannya bukan memaksimalkan laba pemilik modal, melainkan mengoptimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Thurow berharap pada regulasi negara. Collier agak condong ke kiri. Saya melihat peluang di tempat lain: ekonomi syariah punya perangkat lengkap untuk mengatasi ketiga penyakit itu sekaligus — kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan. Ini bukan sekadar soal bunga bank dan riba. Aturan pengupahan yang adil, hingga mekanisme redistribusi lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sudah tersedia utuh. Tinggal dijalankan secara menyeluruh, bukan dipilih sepotong-sepotong sesuai selera.

Pada level makro, saya membandingkan tiga model negara:

- Liberal State — negara minimalis, swasta mengambil alih semua ruang yang ditinggalkan. Rakyat miskin bergantung pada belas kasih filantropi swasta.

- Welfare State (ala Eropa Barat dan Skandinavia) — negara hadir kuat lewat pajak tinggi, tapi begitu pajak dibayar, warga cenderung pasif — toh negara sudah mengurus. Saya menyebut ini syariah tanpa tauhid: keadilan sosial tanpa ruh spiritual yang menggerakkannya secara sukarela.

- Islamic State — menggabungkan keduanya: negara tetap kuat meredistribusi lewat pajak, tapi rakyat yang mampu tetap aktif berbagi lewat ZIS, tanpa menunggu perintah negara.

Contoh historisnya nyata: di era Umar bin Abdul Aziz, petugas zakat justru kesulitan mencari penerima — bukan karena zakat tak terkumpul, tapi karena kemiskinan sudah ditekan ke titik terendah, ditambah dengan sikap orang miskin yang menolak jadi penerima zakat karena ‘kehormatan’ mereka.

Kapitalisme boleh saja tanpa lawan tanding secara ideologis. Tapi absennya lawan bukan berarti absennya alternatif. Ekonomi syariah, dengan seluruh perangkatnya, layak diperhitungkan bukan sebagai pelengkap sistem yang ada, melainkan sebagai tawaran struktural yang utuh — dari level individu, institusi, hingga negara.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi "apakah ekonomi syariah relevan", melainkan "seberapa serius kita mau menjalankannya secara utuh".