Kepada Yang Terhormat, yang Terlalu Sering Bersabda

 Ada satu kebiasaan lama para pemimpin di negeri ini yang tak lekang oleh pergantian rezim: gemar berpidato. Seolah mikrofon adalah candu, dan podium adalah panggung yang tak boleh sepi. Padahal, rakyat tak butuh lebih banyak kata. Rakyat butuh lebih sedikit korupsi.

Setiap kali Presiden membuka mulut di forum-forum besar, publik menahan napas—bukan karena menanti wejangan bijak, melainkan was-was menanti kontroversi baru yang harus diklarifikasi esok harinya oleh juru bicara, lalu diklarifikasi lagi oleh juru bicara yang lain, sampai akhirnya klarifikasi itu sendiri butuh diklarifikasi. Ini bukan komunikasi publik. Ini pengulangan kesalahan yang dipoles jadi rutinitas.

Pidato yang baik semestinya menenangkan, bukan menyulut. Menjernihkan, bukan mengaburkan. Tapi ketika satu kalimat spontan bisa menjadi trending topic selama sepekan penuh—bukan karena isinya berbobot, melainkan karena isinya bikin geleng kepala—maka ada yang keliru bukan pada rakyatnya yang “kurang paham konteks”, melainkan pada kebiasaan berbicara tanpa jeda berpikir.

Maka izinkan kami, rakyat kecil yang hanya bisa menulis di sela kesibukan mencari nafkah, menitipkan satu permohonan sederhana:

Kurangi pidato. Perbanyak penyergapan.

Bukan penyergapan kepada rakyat yang mengkritik, melainkan penyergapan kepada koruptor yang bersembunyi—sampai ke lubang semut sekalipun. Energi yang dihabiskan untuk merangkai kalimat yang berujung kontroversi, alangkah baiknya dialihkan untuk merangkai strategi pemberantasan korupsi yang benar-benar menggigit. Bukan sekadar OTT seremonial yang ramai di awal lalu senyap di pengadilan. Bukan sekadar jargon “tangkap dan sita” yang gaungnya lebih nyaring dari hasilnya.

Rakyat tidak minta banyak. Rakyat hanya minta uang pajaknya—yang dikumpulkan dengan keringat—tidak dijarah oleh mereka yang duduk di kursi empuk sambil tersenyum di depan kamera. Rakyat hanya minta pemimpinnya lebih sering diam untuk bekerja, ketimbang sering bicara untuk viral.

Sejarah tidak mencatat pemimpin besar dari banyaknya pidato yang mereka ucapkan, melainkan dari sedikitnya kebohongan yang mereka biarkan hidup, dan sebesar apa keberanian mereka menyeret pencuri uang rakyat ke muka hukum—siapa pun dia, sedekat apa pun jaraknya dengan kekuasaan.

Ada pula yang lebih menjengkelkan dari pidato yang kepanjangan: perkara korupsi yang tak kunjung usai. Berkasnya mondar-mandir bertahun-tahun, sidangnya molor entah sampai kapan, sementara terdakwa masih sempat tersenyum di depan wartawan seolah sedang menghadiri resepsi, bukan pengadilan.

Maka izinkan kami menitip usul kedua:

Percepat proses hukum bagi mereka yang sudah tertangkap. Jangan biarkan kasus mengendap di meja penyidik hanya karena yang bersangkutan punya banyak kenalan atau banyak alasan sakit mendadak. Keadilan yang lambat adalah keadilan yang dikhianati diam-diam.

Selidiki sampai ke akar, bukan berhenti pada kaki tangan atau kambing hitam yang disodorkan untuk meredam amarah publik. Jaringan korupsi jarang berdiri sendiri—ia bercabang, punya induk, punya penadah. Memotong satu ranting tidak akan mematikan pohonnya. Telusuri aliran dananya, telusuri siapa yang diuntungkan, telusuri sampai tak ada lagi tempat bersembunyi, termasuk di lubang semut yang paling dalam sekalipun.

Perberat hukumannya, agar jera bukan sekadar slogan di baliho kampanye. Vonis yang ringan hanya akan menjadi kalkulasi untung-rugi bagi calon koruptor berikutnya: toh kalau tertangkap, hukumannya lebih murah ketimbang uang yang sudah dinikmati. Dan jika memang perlu, kirim mereka ke Nusakambangan—bukan sebagai bentuk dendam, melainkan sebagai pesan yang jelas: uang rakyat bukan barang yang bisa dicuri lalu ditebus dengan senyum di ruang sidang.

Besok, negeri ini genap 81 tahun merdeka. Dan seperti setiap tahun, akan ada karnaval, upacara, lomba panjat pinang, pidato kenegaraan yang ditulis rapi oleh tim penulis pidato, serta ucapan selamat yang bertebaran di baliho-baliho jalan protokol.

Tapi rakyat tak butuh perayaan yang gemerlap di permukaan sementara di bawahnya masih berkarat oleh korupsi. Rakyat tak butuh kembang api yang mahal sementara uang untuk itu bisa jadi berasal dari pos anggaran yang seharusnya untuk sekolah rusak atau puskesmas yang kekurangan obat.

Maka izinkan kami mengusulkan hadiah ulang tahun yang paling berarti untuk kemerdekaan yang ke-81 ini—bukan panggung, bukan kembang api, bukan pidato yang megah:

Jadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai titik balik pemberantasan korupsi. Umumkan di hadapan rakyat, tepat di hari yang sakral ini, bahwa mereka yang tertangkap akan diproses secepat kilat, ditelusuri sampai ke akar-akarnya, dan dihukum seberat-beratnya. Biarkan tanggal 17 Agustus tahun ini dikenang bukan karena pidato yang berapi-api, melainkan karena keberanian yang nyata membersihkan negeri dari para pencuri.

Sebab kemerdekaan sejati bukan hanya soal lepas dari penjajah asing 81 tahun silam. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat kecil tak lagi dijajah oleh bangsanya sendiri—oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan sambil diam-diam menggerogoti hak rakyatnya. Hadiah ulang tahun terbaik bukan dari podium, melainkan dari borgol yang dipasang tanpa pandang bulu.

Maka, Bapak Presiden: bicaralah seperlunya. Bekerjalah selebihnya. Dan biarkan koruptor yang gemetar mendengar nama anda—bukan rakyat yang gemetar menanti pidato anda berikutnya.