Amerika di Persimpangan: Membaca Kebijakan Trump lewat Mata Phil Thompson

Phil Thompson berbicara tentang Trump dengan cara yang tidak lazim: tanpa histeria, tanpa pembelaan, dan tanpa eufemisme. Sebagai akademisi MIT yang pernah menjadi wakil wali kota New York, ia membaca Trump bukan sebagai fenomena personal, melainkan sebagai ekspresi dari kontradiksi struktural yang sudah berusia dua setengah abad.

“Trump bukan penyebabnya,” kata Thompson. "Ia adalah gejala."

Kontradiksi yang Tidak Pernah Selesai

Amerika Serikat lahir dari retorika yang indah: semua manusia diciptakan setara, kebebasan adalah hak yang tidak bisa dicabut, rakyat yang harus mengendalikan pemerintah — bukan sebaliknya. Itulah janji Revolusi Amerika.

Tapi di saat yang sama, negara itu mempertahankan empat juta budak. Para pendirinya tahu itu adalah kontradiksi yang tidak bisa dipertahankan selamanya. Mereka mendefernya — karena ketergantungan ekonomi terlalu dalam, karena kekuatan kaum pemilik budak terlalu besar. Mereka berharap generasi berikutnya yang menyelesaikannya.

Generasi berikutnya tidak menyelesaikannya. Mereka hanya mengelolanya — dengan Perang Saudara, dengan gerakan hak sipil, dengan undang-undang yang datang dan pergi. Kontradiksi itu tidak pernah benar-benar tuntas. Ia hanya berpindah wajah.

Trump, dalam bacaan Thompson, adalah wajah terbarunya. Ketika janji demokrasi semakin jauh dari kenyataan ekonomi rakyat — ketika satu persen terkaya memiliki lebih banyak kekayaan dari gabungan delapan puluh persen terbawah — sebagian orang memilih pemimpin yang menawarkan kambing hitam: imigran, minoritas, globalis. Bukan solusi struktural. Kambing hitam.

Arsitektur Kekuasaan yang Sedang Dibangun

Yang membuat Thompson lebih khawatir dari Trump sebagai individu adalah *arsitektur* yang sedang dibangun di sekelilingnya — sistematis, berlapis, dan dirancang untuk bertahan jauh melampaui satu masa jabatan.

Mahkamah Agung sebagai instrumen. Dengan supermayoritas konservatif, Mahkamah Agung telah menghapus Voting Rights Act 1965 — undang-undang yang selama enam dekade melindungi hak pilih warga Afrika-Amerika, khususnya di negara-negara bagian Selatan. Keputusan itu membuka pintu bagi badan legislatif negara bagian untuk menggambar ulang peta distrik pemilihan — memecah konsentrasi pemilih kulit hitam, memencarkan mereka ke distrik-distrik yang mayoritas kulit putih sehingga suara mereka tidak lagi efektif.

Konsekuensinya konkret dan segera: Thompson memperkirakan Amerika akan kehilangan 19 dari 42 kursi kongres yang selama ini dipegang warga Afrika-Amerika — semuanya dalam satu siklus pemilu. Di tingkat negara bagian, representasi kulit hitam diperkirakan turun setengahnya.

ICE sebagai tentara pribadi. Ini yang Thompson soroti dengan nada paling serius. Immigration and Customs Enforcement — aparat penegak hukum imigrasi — kini memiliki anggaran yang melampaui US Marine Corps. Mereka membangun pusat-pusat penahanan di seluruh penjuru negeri yang Thompson sebut terang-terangan sebagai *kamp konsentrasi*. Mereka merekrut personel baru dengan iming-iming gaji awal 150.000 dolar per tahun dan penghapusan utang kuliah.

Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan anggarannya. Yang mengkhawatirkan adalah struktur pertanggungjawabannya: ICE melapor langsung kepada presiden. Tidak kepada Kongres. Tidak kepada pengadilan. Kepada presiden saja.

Ini, kata Thompson, bukan aparat penegak hukum biasa. Ini adalah instrumen kekuasaan eksekutif yang tidak terikat mekanisme *check and balance* yang selama ini menjadi tulang punggung demokrasi Amerika.

Konsolidasi media. Thompson mencatat bahwa sebagian besar media Amerika kini dikendalikan oleh segelintir miliarder — dan Trump secara aktif mengonsolidasikan kendali itu lebih jauh. Hasilnya adalah ruang informasi yang semakin sempit: banyak warga Amerika kesulitan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negara mereka sendiri.

Intimidasi langsung. Thompson tidak menggunakan eufemisme: kelompok-kelompok bersenjata seperti Proud Boys — yang ia samakan langsung dengan Ku Klux Klan generasi baru — muncul di tempat-tempat pemungutan suara untuk mengintimidasi pemilih kulit hitam dan Latino. Tempat pemungutan suara dipindahkan jauh dari kampus-kampus HBCU. ICE bahkan dilaporkan membunuh dua warga kulit putih Amerika yang mendukung imigran di Minneapolis.

Pola yang Harus Dibaca

Thompson menegaskan: otoritarianisme jarang datang sekaligus. Ia datang bertahap — melalui lembaga hukum yang perlahan dikendalikan, melalui aparat yang diam-diam dialihkan fungsinya, melalui media yang sedikit demi sedikit dimonopoli, melalui intimidasi yang dinormalisasi. Ketika masyarakat baru menyadari polanya, arsitekturnya sudah setengah jadi.

Ini bukan analisis yang asing dalam literatur ilmu politik. Hannah Arendt menulis tentang bagaimana totalitarianisme membangun dirinya di dalam demokrasi yang berfungsi, menggunakan instrumen-instrumen demokrasi itu sendiri untuk menggerogotinya dari dalam. Thompson membaca trajektori Trump dalam kerangka yang serupa — bukan sebagai perbandingan yang gegabah, tapi sebagai peringatan yang berbasis pola.

Mengapa Thompson Tetap Tidak Pesimis

Di sinilah analisis Thompson melampaui sekadar katalog kekhawatiran.

Amerika, ia ingatkan, adalah negara yang terbagi 50-50. Trump tidak menang telak. Dan dalam setahun terakhir, Trump justru kehilangan dukungan secara konsisten: perang Iran sangat tidak populer, tindakan agresif ICE tidak populer, dan ekonomi tidak membaik bagi para pekerja meski itu adalah janji utama kampanyenya.

Sementara di kota-kota besar — tempat sebagian besar PDB Amerika dihasilkan — arah justru bergerak berlawanan. Zohran Mamdani memenangkan kursi wali kota New York mengalahkan kandidat yang didanai Wall Street dan kelompok konservatif berdompet tebal, berkat 104.000 relawan yang mengetuk empat juta pintu. Chicago memilih wali kota progresif. Los Angeles bergerak ke arah yang sama.

“Kota New York memiliki 60.000 polisi, 65 persen di antaranya warga kulit berwarna," kata Thompson. "Anda tidak akan bisa mengirim ICE ke New York untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak akan terjadi."

Kota-kota adalah benteng. Dan benteng itu, kata Thompson, tidak akan mudah jatuh.

Pertanyaan yang Tersisa

Thompson tidak menutup analisanya dengan kepastian. Ia menutupnya dengan pertanyaan — dan justru di situlah kejujuran intelektualnya terasa.

Bisakah gerakan akar rumput bertahan melawan arsitektur kekuasaan yang sedang dibangun? Bisakah kota-kota bertahan sebagai pulau-pulau demokrasi di tengah negara yang pemerintah pusatnya bergerak ke arah sebaliknya? Dan yang paling mendasar: bisakah Amerika akhirnya menyelesaikan kontradiksi yang para pendirinya sendiri tidak berani tuntaskan?

"Siapa yang ingin tahu ke mana arah hal ini?" kata Thompson. "Kita akan berada dalam perjuangan ini selama bertahun-tahun yang akan datang."

Ini bukan pesimisme. Tapi juga bukan janji yang mudah. Hanya kesadaran bahwa yang sedang terjadi di Amerika bukan sekadar pergantian rezim yang merayap — melainkan pertarungan tentang jenis demokrasi apa yang akan tersisa setelahnya.

*Ditulis di Cambridge, Massachusetts, Juni 2026, selama MIT IDEAS Asia Pacific Fellowship.*