Ada satu hukum tak tertulis dalam sejarah relasi agama dan negara: begitu iman mulai diukur dengan angka, ia berubah wajah. Ia bisa menjelma insentif, bisa juga menjelma beban. Perdebatan yang sedang ramai di Indonesia hari ini — apakah zakat sebaiknya menjadi tax credit penuh, bukan sekadar tax deduction — sebenarnya sedang menempatkan kita di persimpangan itu. Dan menariknya, jika kita menengok ke Jerman, kita akan menemukan sebuah cermin yang justru terbalik.
Peta yang Sudah Kita Kenal
Dewan Syariah Nasional MUI, lewat pak Cholil Nafis, baru-baru ini mendorong pemerintah mengubah skema zakat dari pengurang penghasilan kena pajak menjadi pengurang pajak terutang secara langsung — model yang di Malaysia sudah berjalan dan disebut mendongkrak kepatuhan zakat hingga 85 persen. Argumennya sederhana namun tajam: umat Islam membayar dua kewajiban sekaligus, zakat dan pajak, sehingga pengakuan penuh atas zakat sebagai pengurang pajak dinilai sebagai bentuk keadilan fiskal, bukan keistimewaan.
Skema Indonesia hari ini masih berhenti di level deduction — zakat yang disalurkan lewat amil resmi (BAZNAS/LAZ) mengurangi basis penghasilan kena pajak, bukan mengurangi nominal pajak itu sendiri. Efeknya jauh lebih kecil dibanding model Malaysia yang mengurangi ringgit demi ringgit dari pajak terutang. Brunei memilih jalan lain lagi: karena tak mengenakan pajak penghasilan individu, zakat dan pajak di sana berjalan di rel yang sama sekali terpisah, tak pernah bersinggungan. Arab Saudi lebih radikal: zakat tidak diperlakukan sebagai insentif pajak sama sekali, melainkan kewajiban fiskal-keagamaan yang berdiri sendiri, sejajar dengan sistem pajak, bukan bagian darinya.
Empat model, empat filosofi relasi negara-agama. Tapi semuanya masih berada dalam satu logika yang sama: zakat sebagai sesuatu yang meringankan beban warga negara di hadapan negara.
Cermin yang Terbalik
Mari kita tengok Jerman dengan Kirchensteuer-nya — dan tiba-tiba logika itu berdiri terbalik.
Di Jerman, jamaah dari gereja yang berstatus badan hukum publik (terutama Katolik, Protestan, dan komunitas Yahudi) justru diwajibkan membayar pajak tambahan sebesar 8 hingga 9 persen dari pajak penghasilan yang sudah mereka bayarkan — bukan dari gaji kotor, melainkan dari pajak itu sendiri. Negara memungutnya lewat sistem payroll yang sama dengan pajak penghasilan, mengambil fee pengumpulan 2 sampai 4 persen, lalu menyalurkan sisanya ke gereja. Dasar hukumnya termaktub gagah dalam Pasal 140 Konstitusi Jerman: negara diberi mandat memungut pajak atas nama agama.
Yang membuat sistem ini benar-benar ganjil — dan di sinilah letak pelajarannya yang paling dalam — adalah bahwa status "jamaah gereja" di sana ditentukan lewat kolom isian administratif saat seseorang mendaftarkan domisili. Tulis "katholisch", Anda otomatis terdaftar dan terpajaki. Untuk keluar dari kewajiban itu, seseorang harus menempuh prosedur hukum bernama Kirchenaustritt: sebuah deklarasi resmi di pengadilan setempat yang, secara hukum, dianggap sebagai tindakan keluar dari keanggotaan gereja itu sendiri — bukan sekadar berhenti membayar pajak. Konsekuensinya nyata: mereka kehilangan hak: menikah di gereja, menjadi wali baptis, atau dimakamkan di pemakaman gereja.
Bayangkan itu sejenak. Iman, yang semestinya menjadi soal batin paling privat manusia dengan Tuhannya, di Jerman modern justru ditakar lewat kolom formulir domisili dan dicabut lewat prosedur pengadilan. Keimanan menjadi status hukum yang bisa "di-uninstall" — dan justru karena bisa di-uninstall itulah ia berhenti menjadi iman, dan mulai menjadi keanggotaan korporasi keagamaan yang dapat dikenai pajak.
Tiga Perbedaan yang Layak Direnungkan
Membandingkan Kirchensteuer dengan zakat sebenarnya membuka tiga sekat perbedaan yang cukup fundamental.
Pertama, soal arah aliran dana. Kirchensteuer menambah beban di atas kewajiban fiskal warga negara; sedangkan zakat sebagai deduction atau credit justru meringankannya. Yang satu memperberat langkah orang beriman di hadapan negara, yang satu meringankannya.
Kedua, soal basis kewajiban. Kirchensteuer berpijak pada status administratif yang bisa dicabut kapan saja lewat prosedur hukum. Zakat, sebaliknya, adalah kewajiban syar'i yang keberadaannya tak pernah tunduk pada skema pajak apa pun — seorang muzakki tetap wajib berzakat sekalipun negaranya tak pernah mengakuinya sebagai pengurang pajak sepeser pun. Inilah justru yang ditegaskan pak Cholil Nafis: perubahan skema fiskal adalah soal keadilan administratif, bukan syarat sah tidaknya kewajiban zakat itu sendiri.
Ketiga, soal peran negara. Di Jerman, negara adalah kolektor (amil) yang bekerja atas nama gereja, dengan fee yang jelas. Di Indonesia maupun Malaysia, negara adalah fasilitator insentif fiskal atas dana yang dikelola lembaga zakat independen — negara tidak memungut zakat, ia hanya memberi keringanan bagi yang sudah menunaikannya lewat amil resmi.
Utang Cahaya di Tengah Dua Logika
Ada godaan untuk membaca Kirchensteuer sebagai sistem yang "lebih maju" karena institusional dan otomatis. Sistem Jerman justru menyingkap bahaya: agama yang terlalu nyaman bersanding dengan mesin negara berisiko kehilangan denyut spiritualnya sendiri. Iman yang bisa dicabut lewat prosedur pengadilan adalah iman yang sudah bergeser jadi keanggotaan korporasi.
Zakat sebagai tax credit di Malaysia, atau usulan serupa untuk Indonesia, tidak menghadapi risiko sebesar itu — karena kewajiban zakat tetap berdiri di luar skema insentif itu sendiri, negara hanya meringankan, bukan mendefinisikan ulang keimanan lewat kolom isian domisili. Tapi tetap ada titik waspada yang layak dicatat: begitu insentif fiskal menjadi terlalu sentral dalam narasi ajakan berzakat, ada risiko halus bergesernya motif — dari presencing niat kepada kalkulasi untung-rugi pajak.
Penutup: Bukan Soal Fikih, Tapi Soal Arsitektur
Perdebatan zakat sebagai pengurang pajak, pada akhirnya, bukan perdebatan fikih — status zakat sebagai kewajiban tak berubah apa pun skema pajaknya. Ia adalah perdebatan arsitektur fiskal-kelembagaan: seberapa besar negara mau meringankan langkah warganya yang sudah menunaikan kewajiban agama, dan seberapa siap infrastruktur data BAZNAS-DJP untuk mendukung pergeseran dari deduction ke credit tanpa membebani APBN secara tak terkendali.
Kirchensteuer mengajarkan kita satu hal penting lewat jalan yang berlawanan: bahwa begitu agama dan negara terlalu erat berpelukan dalam mesin fiskal, yang harus dijaga ketat bukan besaran persentasenya, melainkan batas antara memfasilitasi keimanan dan mendefinisikannya. Indonesia, dalam pembaruan skema zakatnya, punya kesempatan untuk mengambil yang baik dari Malaysia — kepatuhan yang lebih tinggi lewat insentif yang lebih nyata — tanpa perlu jatuh ke jebakan yang membuat iman seseorang bisa dicabut lewat prosedur pengadilan.
Comments
Post a Comment