Kamus Kecil Seorang Presiden: Dari "Rakyat" Sampai "Ndasmu"

Kalau ada yang iseng menyusun kamus khusus berisi kosakata favorit seorang kepala negara, kamus itu akan jadi bacaan paling jujur tentang bagaimana kekuasaan berbicara kepada dirinya sendiri. Dan kamus kecil milik Prabowo Subianto, kalau disusun apa adanya, akan berisi entri-entri yang aneh berdampingan: "rakyat" di halaman pertama, "korupsi" beberapa halaman berikutnya sebagai kosakata pemberani, "peace" di tengah sebagai kosakata diplomatik — dan "ndasmu" terselip sebagai catatan kaki yang justru paling banyak digarisbawahi pembaca.

Tapi kamus kata saja tidak cukup. Kamus yang jujur juga harus mencatat satu kolom lagi: apa yang terjadi *setelah* kata itu diucapkan. Di situlah kontradiksinya mulai kelihatan.

Rakyat di mulut, kroni di kursi

"Rakyat" adalah kata yang paling sering keluar — enam ratusan kali lebih dalam berbagai pidato setahun menjabat. Tapi coba tengok siapa yang duduk di kursi-kursi penting sepanjang periode yang sama. Kabinet yang dibentuk sejak awal disebut sebagai kabinet paling gemuk sejak era reformasi — seratusan lebih pejabat setingkat menteri, penasihat khusus, dan utusan khusus, dengan mayoritas nama membawa afiliasi partai politik dan ormas pendukung ketimbang rekam jejak teknokratik. Indonesia Corruption Watch bahkan secara terbuka meragukan bahwa penunjukan itu didasarkan pada kompetensi, dan menyebutnya lebih mencerminkan politik akomodatif — bagi-bagi kursi dan posisi untuk partai dan individu pendukung.

Dua contoh kecil tapi telanjang: seorang selebritas dilantik sebagai utusan khusus presiden dengan gelar doktor kehormatan yang, belakangan diketahui, tidak diakui oleh kementerian pendidikan sendiri. Seorang perwira TNI aktif diangkat menjadi sekretaris kabinet — jabatan sipil — tanpa lebih dulu mundur dari dinas militer, sesuatu yang oleh para pemerhati tata kelola pertahanan dinilai jelas melanggar aturan tentang batas peran prajurit aktif di ranah sipil. Aturan hukum memang membolehkan, tapi bagaimana jika kita tilik dari sisi etis?

Maka begini logikanya, kalau mau jujur: kata "rakyat" dipakai untuk membangun kedekatan retoris, sementara kursi-kursi kekuasaan justru dibagi berdasarkan kedekatan personal dan politik. Rakyat mendapat kata, kroni mendapat kursi. Bukan berarti setiap pejabat yang dekat dengan lingkaran kekuasaan otomatis tidak kompeten — tapi ketika proses seleksinya sendiri tidak transparan soal kompetensi, publik wajar bertanya-tanya mana yang lebih diutamakan: kemampuan mengurus negara, atau kesetiaan mengantre di barisan pendukung.

Korupsi disebut, tapi peluang tetap dibuka

Kata "korupsi" juga rajin disebut — bahkan, menurut sejumlah pengamat, lebih sering ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Ini kata yang dipakai untuk menegaskan citra tegas: presiden yang berani menyebut yang tabu, yang pernah berjanji mengejar koruptor "sampai ke Antartika."

Tapi janji tegas dalam pidato dan tindakan tegas di lapangan ternyata dua ekosistem yang berbeda. Laporan pemantau antikorupsi mencatat kasus-kasus besar seperti skandal sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang yang kepemilikannya penuh kejanggalan, sementara proses hukumnya berjalan lambat dan tak kunjung menjerat aktor utama. Ongkos "pelicin" bagi pejabat pembuat komitmen dalam proyek pemerintah dilaporkan masih berkisar ratusan juta rupiah per orang — sebuah angka yang, kalau dibiarkan tanpa tindakan tegas, membuat pidato antikorupsi berubah jadi retorika kosong belaka, persis seperti yang dikhawatirkan para pemantau itu sendiri.

Jadi begini ironinya: kata "korupsi" diucapkan sebagai pedang, tapi di lapangan ia sering berfungsi sebagai perisai — cukup disebut, cukup dikutuk dalam pidato, tanpa harus benar-benar memutus jalan bagi pelakunya. Semakin sering kata itu diucapkan tanpa diikuti penindakan yang setara, semakin kata itu kehilangan taringnya. Ia jadi kosakata wajib, bukan lagi ancaman sungguhan.

Dan di sinilah "ndasmu" jadi cermin

Nah, coba taruh dua kontradiksi ini berdampingan dengan momen "ndasmu" yang viral itu. Presiden marah — atau berpura-pura marah, atau setengah marah — soal kekayaan yang tak kunjung "netes ke bawah." Publik tertawa, sebagian menganggapnya bukti presiden yang merakyat, dekat dengan bahasa orang kebanyakan.

Tapi kalau mau jujur, kemarahan spontan soal ketimpangan itu justru berdiri di atas fondasi yang agak retak: bagaimana bisa marah soal kekayaan yang tak menetes, ketika mesin distribusi kekuasaan di sekelilingnya sendiri dibangun dari kroni dan restu politik, bukan dari kompetensi teknokratik yang katanya diperjuangkan? Bagaimana bisa "korupsi" jadi kata yang paling sering diucapkan dengan nada geram, sementara proses hukum terhadap kasus-kasus besar berjalan seperti siput?

Di sinilah letak satire yang sesungguhnya mencerahkan — bukan sekadar lucu-lucuan soal umpatan Jawa, tapi tentang jarak antara kosakata dan konsekuensi. "Rakyat" yang diucapkan enam ratus kali tidak otomatis berarti kebijakan berpihak pada rakyat. "Korupsi" yang disebut seratus kali tidak otomatis berarti koruptor dikejar sampai ke Antartika. Dan "ndasmu" yang meledak sekali dalam kemarahan spontan, ironisnya, mungkin justru kata yang paling jujur dalam seluruh kamus ini — karena ia satu-satunya yang tidak berpura-pura menyembunyikan jarak antara ucapan dan kenyataan.

Barangkali itulah pekerjaan rumah sesungguhnya bagi bahasa kekuasaan kita: bukan menghitung berapa kali kata "rakyat" atau "korupsi" diucapkan, melainkan menghitung berapa kali kata-kata itu benar-benar berakhir jadi tindakan. Sebab kalau tidak, rakyat pada akhirnya hanya akan percaya pada satu jenis kata dari mulut penguasa: kata yang keluar tanpa sempat disunting oleh tim komunikasi — persis seperti "ndasmu" yang, betapapun kasarnya, setidaknya jujur soal satu hal: bahwa ada kemarahan di sana, meski sistem di sekelilingnya belum tentu ikut marah pada hal yang sama.